Makalah PKn - Budaya Demokrasi

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami sebagai penulis dapat menyelesaiakan makalah tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul “BUDAYA DEMOKRASI”. Di dalam makalah ini penulis sengaja membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Budaya Demokrasi di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintahan Indonesia.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1.      Bu Suprihatiningsih, S.Pd, Selaku guru Pembimbing mata pelajaran PKn.

2.      Semua pihak yang telah meberikan dukungan, baik spiritual maupun material.

 Akhirnya kami selaku pemakalah berharap makalah ini bermanfaat bagi pemakalah secar khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran dari rekan-rekan siswa  sekalian sangat diharpakan demi penyempurnaan makalah selanjutnya. Terima kasih.

Mojokerto, 10 Oktober 2011

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang bangsa Indonesia berada di era reformasi. Era reformasi ini ditandai dengan keinginan bersama untuk membentuk Negara Indonesia yang demokratis. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu membentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kehidupan demokrasi yang diinginkan adalah bentuk pemerintahan demokrasi dan masyarakat yang demokratis.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam tugas kami ini, kami akan mencoba membahas beberapa masalah antara lain :

1.  Makna Budaya Demokrasi beserta definisinya, dan

2.  Penerapan Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari – hari

1.3 Manfaat Penelitian       

Untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan pembelajaran tentang makna demokrasi dan cara berperilaku demokrasi dalam lingkungan sehari – hari maupun bernegara.

BAB II

MAKNA BUDAYA DEMOKRASI

2.1     Pengertian Demokrasi

a. Pengertian Secara Bahasa atau etimologis

Dari sudut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

b. Pengertian Secara Istilah atau Terminologis

Pengertian demokrasi secara terminologis adalah pengertian demokrasi sebagaimana dinyatakan oleh para ahli, misalnya :

1.         International Commission of Jurits

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil – wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan demokratis adalah rakyat.

2.         Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ( government of the people, by the people, and for the people ).

3.         C.F. Strong

Suatu system pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan – tindakan kepada mayoritas itu.

4.         Henry B. Mayo

Sistem politik demokratis adalah system yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

2.2     Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Pemerintahan yang baik

·         Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

·         Aristokrasi. Yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

·         Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

b. Pemerintahan yang buruk

·         Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.

·         Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.

·         Mobokrasi / Okhlokrasi / Anarki, yaitu suatu bentuk pemerintah yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat yang tidak tahu apa – apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak malahan menimbulkan kekacauan.

Dalam pemerintahan demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat mengandung tiga pengertian, yaitu :

a.      Pemerintahan berasal dari rakyat

Kekuasaan yang diperoleh pemerintahan adalah kekuasaan yang berasal dari kehendak rakyat. Pemerintahan itu mendapat dukungan dan pengakuan dari rakyat.  Kekuasaan tersebut didapatkan melalui pemilihan umum  dari rakyat bukan dari wangsit.

b.      Pemerintahan dijalankan oleh rakyat

Pemerintah menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas kehendak sendiri. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah juga berada di bawah pengawasan rakyat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

c.      Pemerintah ditujukan untuk rakyat

Kekuasaan yang diamanatkan rakyat kepada pemerintah itu ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat diutamakan dan harus didahulukan dari pada kepentingan diri sendiri dan golongan.

2.3 Budaya Demokrasi

Pada masa sekarang, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan saja tetapi menjadi pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapat para ahli tentang demokrasi tersebut adalah sebagi berikut :

a.  John Dewey, demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dari perlunya partisipasi warga Negara dalam membentuk nilai – nilai yang mengatur kehidupan bersama.

b.  Padmo Wahyono, demokrasi adalah pola kehidupan berkelompok yang sesuai dengan keinginan dan pandangan hidup orang – orang yang berkelompok tersebut.

c.  Tim ICCE UIN Jakarta, demokrasi sebagai way of live ( pandangan hidup ) dalam seluk – beluk sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat maupun pemerintah.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka demokrasi dipahami tidak hanya sebagi bentuk   pemerintah tetapi juga pola hidup atau pendangan hidup dari pemerintah dan masyarakat yang mencerminkan adanya nilai – nilai demokrasi. Jadi, suatu Negara dikatakan Negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria, yaitu :

a.  Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi demokrasi,

b.  Masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi.

2.4 Nilai – nilai demokrasi menurut para ahli

a. Henry B.Mayo

·       Menyelasaikan pertikaian – pertikaian secara damai dan sukarela

·       Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah

·       Pergantian penguasa dengan teratur

·       Penggunaan paksaan sesedikit mungkin

·       Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman

·       Menegakkan keadilan

·       Memajukan ilmu pengetahuan

·       Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan

b. Zamroni

·       Toleransi

·       Kebebasan mengemukakan pendapat

·       Menghormati perbedaan pendapat

·       Memahami keanegaragaman dalam masyarakat

·       Terbuka dan komunikasi

·       Menjunjung nilai tinggi dan martabat kemanusiaan

·       Percaya diri

·       Tidak menggantungkan pada orang lain

·       Saling menghargai

·       Mampu mengekang diri

·       Kebersamaan

·       Keseimbangan

c. Nurcholis Madjid

·       Kesadaran akan pluralism

·       Prinsip musyawarah

·       Adanya pertimbangan moral

·       Pemufakatan yang jujur dan adil

·       Pemenuhan segi – segi ekonomi

·       Kerja sama antarwarga

Pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

BAB III

PENERAPAN BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI – HARI

Budaya demokarasi perlu dikembangkan di masyarakat. Demokarasi juga harus diterapkan atau dipertaktikkan dalam berbagai kegiatan kehidupan. Mulai dari lingkungan kecil seperti keluarga sampai pada lingkungan besar, yaitu kehidupan bernegara, bahkan dalam pergaulan internasional. Dan penerapan budaya demokrasi dibagi menjadi dua , yaitu sebagai berikut :

3.1.    Penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekitar

A. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga :

·    Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara;

·    Menghargai pendapat anggota keluarga lainnya;

·    Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja;

·    Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama.

B. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat:

·    Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya;

·    Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa deskriminasi;

·    Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya;

·    Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi;

·    Tidak merasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain.

C. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah:

·    Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda – bedakan;

·    Menerima teman – teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama;

·    Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita;

·    Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah;

·    Sikap anti terhadap kekerasan;

3.2.    Penerapan budaya demokrasi di kehidupan bernegara

A. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan kehidupan bernegara

·    Bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas;

·    Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya;

·    Memiliki kejujuran dan integritas;

·    Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik;

·    Menghargai hak – hak kaum minoritas;

·    Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat;

·    Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama untuk meyelesaikan masalah – masalah kenegaraan.

Dengan demikian, dalam kehidupan bernegara yang demokratis, tidak hanya lembaga pemerintahannya saja yang dibuat demokrasi, tetapi juga perilaku para pemimpin harus demokratis. Para pemimpin dan penyelenggara Negara harus memiliki dan menerapkan budaya demokrasi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1.  Demokrasi bisa diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan rakyat, sedangkan secara terminologis adalah menurut pengertian dari para ahli.

2.  Demokrasi tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan tetapi juga pola sikap dan budaya suatu masyarakat. Negara demokrasi mengharuskan adanya dua persyaratan, yaitu adanya pemerintahan demokrasi dan budaya demokrasi.

3.  Budaya demokrasi berisi nilai – nilai demokrasi yang dimiliki, dikembangkan, dan dipraktikan oleh masyarakat. Masyarakat yang berbudaya demokrasi atau masyarakat demokratis akan mendukung pemerintahan demokrasi.

4.  Nilai – nilai demokrasi tidak hanya dimiliki oleh warga Negara, tetapi juga oleh para penyelenggara Negara atau para pemimpin Negara. Budaya demokrasi perlu dipraktikan dalam berbagai kehidupan.